TEMA 04 PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Kondisi Perekonomian pada Awal Kemerdekaan

 1.   Bagaimana Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan?

a.   Bangkit Setelah Dijajah

          Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi, pemerintah mulai melakukan penataan perekonomian. Permasalahan perekonomian pada masa awal kemerdekaan terjadi karena inflasi yang terlalu tinggi (hiperinflasi) dan blokade laut yang dilakukan pemerintah Belanda. Kondisi politik awal kemerdekaan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perekonomian negara.

          Kondisi Indonesia pasca proklamasi masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan Jepang masih mempertahankan status quo setelah menyerah dari sekutu. Selain menghadapi sisa kekuatan Jepang, bangsa Indonesia juga harus menghadapi tentara sekutu dan NICA. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kondisi tersebut tentu menyulitkan bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian nasional. Selain ancaman yang berasal dari luar, bangsa Indonesia menghadapi gangguan keamanan yang berasal dari dalam. Salah satunya yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kondisi politik dan keamananan yang belum stabil, ditambah dengan kondisi sumber daya manusia yang masih rendah, mengakibatkan lambatnya perkembangan perekonomian Indonesia pada saat itu.

          Belanda melakukan blokade ekonomi yang menutup akses ekspor impor Indonesia pada tahun 1945. Produk buatan Indonesia tidak dapat dikirim keluar negeri dan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri tidak dapat terpenuhi. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan tujuan meruntuhkan perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut semakin memperparah keadaan perekonomian Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menguatkan dan meningkatkan perekonomian negara.

          Upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan untuk memperbaiki perekonomian diantaranya adalah:

 

1)    Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

          

           Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam tempo 40 tahun. Kesuksesan program pinjaman nasional tahap pertama dikarenakan dukungan penuh dari rakyat.

2)    Melakukan Diplomasi ke India

          
          Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Bantuan beras Indonesia ini membuat kedudukan diplomatik Indonesia kian kuat. Imbalannya, India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Untuk sebuah negara yang baru berusia setahun, bahan pakaian itu bukan sekadar pertukaran barang di antara dua pihak yang membutuhkan. Itu adalah suatu pengakuan pada eksistensi Indonesia di mata dunia.

3)    Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

            Hubungan dagang luar negeri dirintis oleh Banking and Trading Coperation (BTC), badan perdagangan semi pemerintah. Hubungan dagang tersebut berhasil membuat Amerika Serikat bersedia membeli hasil ekspor Indonesia berupa gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra dengan tujuan Singapura dan Malaya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan barang impor.

2.   Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer

          Pada 2 November 1949, tercapailah persetujuan Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda. Beberapa kesepakatan penting yang dicapai di antaranya adalah pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kedua, akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda, dan dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat, dan Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949.

          Mulai tahun 1950 bangsa Indonesia memasuki masa Demokrasi Parlementer. Permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain adalah sebagai berikut:

 1)    Gunting Syafruddin

          Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafruddin Prawiranegara mengambil tindakan be rupa pemotongan nilai uang senilai 2,50 rupiah ke atas menjadi se tengah dari nilai uang tersebut. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

2)    Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

          Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Benteng. Namun dalam pelaksanaannya, para pengusaha tidak mampu  bersaing dengan pengusaha asing.

3)    Finansial Ekonomi (Finek)

          Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

·      Pembatalan persetujuan Finek hasil Konferensi Meja Bundar

·      Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral

·  Hubungan Finek didasarkan atas Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Finek dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956, dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan Finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

4)    Nasionalisasi Perusahaan Asing

          Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan nasional dengan dukungan dari pemerintah mulai dapat mengisi celah-celah dalam pasar, meskipun belum mampu menghasilkan produk dengan lebih baik.

     3.   Kondisi Perekonomian pada Masa demokrasi Terpimpin

          Demokrasi Terpimpin ditandai dengan pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa Demokrasi Parlementer. Kondisi tersebut diperburuk oleh karena dinamika politik yang terjadi, diantaranya konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat, dan Peristiwa G30S. Presiden Sukarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Alat-alat produksi dan distribusi vital dikuasai oleh negara.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:

1)  Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

          Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1958. Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Sukarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

 

2)  Devaluasi Mata Uang Rupiah

          Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi (menurunkan nilai mata uang) Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara.

 

3)  Deklarasi Ekonomi

          Presiden Sukarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri).

          Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek Mercusuar yang lebih bersifat politis. Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barangbarang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1000 (uang lama) diganti dengan Rp1 (uang baru). Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

4.   Bagaimana Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru ?

                        Setelah Indonesia mengalami inflasi sebelum Orde Baru, maka pada masa ini, fokus program ekonomi pemerintahan lebih banyak pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama inflasi, keuangan negara, dan kebutuhan pokok rakyat. Program pemerintah masa Orde Baru yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa itu yaitu kebijakan transmigrasi.

          Program transmigrasi sudah berjalan sejak masa kolonial dan berlanjut hingga pascakemerdekaan. Transmigrasi pada masa Orde baru tidak semata untuk pemerataan jumlah penduduk ke luar Jawa tetapi juga untuk mencapai swasembada pangan serta meningkatkan perekonomian negara. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk penyelamatan ekonomi negara adalah melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk membantu kalian memahami lebih jauh, kalian dapat membaca materi di bawah ini dan membaca sumber lainnya.

1)    Program Jangka Pendek

          Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 65%. Pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan sebelum melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Pemerintah harus menstabilkan inflasi agar harga tidak terus melonjak secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap sarana prasarana dan alat produksi yang rusak.

          Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi membuahkan hasil. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 120% pada tahun 1967. Keadaan ekonomi mulai membaik hingga tahun 1969 pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.

 

2)    Program Jangka Panjang

          Program jangka panjang diwujudkan dengan perencanaan pembangunan selama 25 tahun. Program jangka panjang dilaksanakan secara periodik lima tahunan atau sering disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita pada masa Orde Baru dilaksanakan selama enam periode.

5.   Bagaimana Kehidupan Ekonomi pada Masa Reformasi?

          Setelah kalian mempelajari kondisi perekonomian pada masa Orde baru, akan kita lanjutkan dengan kondisi ekonomi pada masa Reformasi. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dinilai sudah tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat menghendaki adanya perubahan dan peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi.  Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter sangat terpuruk. 

            Krisis keuangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 terus berlanjut. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah yang semula Rp2.500 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyak perusahaan dalam negeri yang melakukan pinjaman luar negeri dalam kurs dolar Amerika kesulitan membayar pinjaman, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lemah. Angka pemutusan kerja meningkat disebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghematan atau menghentikan kegiatan usaha (bangkrut). Angka kemiskinan bertambah, harga-harga kebutuhan pokok naik tidak terkendali, dan biaya hidup makin tinggi.